“Nuwunsewu, preman juga manusia, polisi juga manusia, kopassus juga manusia, walau niatnya baik tapi jika tidak di imbangi dengan cara yang baik itu sama saja kotor dan keji. jika ingin membasmi kriminalitas, bersihkan dengan hati dan nurani. jika ingin membersihkan lantai yang kotor janganlah dengan lap gombal yang kotor pula, kekerasan tidak akan menyelesaikan permasalahan, kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. janganlah ada pertumpahan darah, semua itu demi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab di bumi pertiwi”

Komentar di atas merupakan tulisan saya pada salah satu opini di wall jejaring sosial rekan beberapa waktu lalu. Saya mengikuti perkembangan tentang konflik masyarakat dan negara baik secara vertikal maupun horisontal, terutama akar konflik TNI-Polisi yang sangat mendalam ini, serta kasus Kopassus vs preman baru-baru ini yang menampar wajah peradilan dan HAM indonesia. Ada baiknya kita berpikir jernih bukan emosional, netral tidak memihak manapun kecuali berpihak kepada kebenaran, perdamaian, persaudaraan dan hati nurani.

Semua orang tidak menyukai preman, namun patut kita sesalkan ketika salah atau dua orang kopassus yang main hakim sendiri pada kriminal yang tengah menjalani masa hukuman, lalu ramainya pemberitaan itu menjadi komoditi saling serang pendapat dan opini yang berujung hujatan untuk kedua kubu, baik yang membela korp kopassus maupun mencurigai HAM sebagai antek asing yang tidak nasionalis dsb.

Opini tersebut tentulah sangat berlebihan dan tidak mendasar, harusnya dalam titik ini negara turut ikut ambil bagian sebagai penengah, bahwa kopassus dan HAM adalah sama-sama aset bangsa yang potensial dan paling strategis, dua-duanya sama-sama membela negara dan melindungi rakyat, hanya dalam ritme kinerja yang berbeda, jika mereka bisa memadukan keduanya, maka instrument perdamaian dan peradilan di indonesia akan berjalan secara sinergis.

Jika kita cermati, banyaknya konflik di indonesia baik yang berlatar belakang ras, suku, agama, militer dsb itu semua karena tak lepas dari budaya masyarakat kita sendiri yang lebih mengedepankan bahasa kejantanan ketimbang bahasa kesantunan.

Misalnya ada satu kebanggaan kesatuan yang terus menerus, Selain itu juga sistem pemberian kepangkatan yang masih berdasarkan pada kehebatan seorang prajurit di dalam melumpuhkan lawannya. Orang yang terkenal melakukan pembantaian justru dapat promosi, ini sangat aneh.

Sementara itu, faktor kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia juga mempengarui budaya kekerasaan tetap terjadi dewasa ini. Masyarakat kita menggunakan komunikasi macho. Mementingkan bahasa kejantanan. Bahasa macho itu sebenarnya merusak atau tidak membangun.

Untuk meminimalisir tindak kekerasan antara aparat keamanan atau yang lainnya adalah dengan merubah pola pikir yang selalu menganggap komunikasi macho itu sebagai sesuatu yang hebat dan mengikutsertakan campur tangan kaum perempuan di dalam membentuk lembaga keamanan yang tidak mengumbar kekerasan.

Kiranya kita juga perlu mengkritisi kinerja para wakil rakyat yang lupa/ terlena, karena tidak mengesahkan UU anty violence sejak dini sebagai payung hukum, melainkan hanya mampu mengegoalkan UU anty pornography, yang notebenenya sudah di atur dalam KUHP. Uang milyaran rupiah di hamburkan hanya untuk menggodok Undang-undang yang tidak mengakomodir dan merepresentasikan kebutuhan rakyatnya yang plurar/ majemuk.

Semoga semua pihak berintropeksi diri, Hentikan kekerasan dimanapun berada, apapun bentuknya.

unduhan (1)

***