Gegar Peradaban Petani Jawa

(Curah Gagas Renaisans Jawa menuju Indonesia Tamansasri Dunia)

Pendahuluan

Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPP NU) Jawa Tengah mengundang saya untuk ikut ‘urun rembuk’ dalam mempersiapkan Lokakarya Pemberdayaan Perekonomian Rakyat.  Dalam rembuk-rembuk yang diadakan, maka saya ‘nyelethuk’ bahwa persoalan utama dalam pemberdayaan perekonomian rakyat adalah mengupayakan ‘perlawanan’ terhadap situasi dan kondisi mental bangsa Indonesia yang cenderung negatif.  Saya sebutkan 5 kriteria karakter negatif tersebut:

  1. Mental nyadhong : adalah karakter/watak meminta-minta dengan segala cara à yang melahirkan budaya suap.
  2. Mental nggemblong : adalah karakter ‘melengket’ kepada pihak yang berkuasa/punya duit/pegang proyek à yang melahirkan budaya mental budak dan mengemis.
  3. Mental nyolong : adalah karakter suka mencuri à melahirkan budaya korupsi.
  4. Mental nggarong : adalah karakter merampas hak dan harta orang lain à melahirkan budaya ‘bancakan’ harta negara.
  5. Mental ndomblong : adalah karakter yang tidak pedulian terhadap situasi dan kondisi yang ada à melahirkan sikap apatis terhadap permasalahan bangsa sampai mengonsumsi narkoba.

Ke 5 karakter negatif tersebut berpotensi merusak pranata ‘sosial-ekonomi-budaya’ nasional yang ujungnya bisa menghadirkan ‘Kiamat Peradaban’ bagi bangsa Indonesia.  Oleh karena itu perlu diselisik akar permasalahan mendasar yang menjadi penyebab utama lahirnya ke 5 karakter negatif tersebut.  Tulisan ini merupakan wacana ‘curah gagas’ untuk menganalisa persoalan yang diharapkan bisa berdampak positif, melahirkan kesadaran ‘merasa bangga menjadi dan memiliki Indonesia’.

Pada tulisan ini diwacanakan tentang ‘Gegar Peradaban Petani Jawa’ dengan pertimbangan bahwa budaya dan peradaban Jawa yang memiliki pengaruh besar terhadap budaya dan peradaban Indonesia.  Sementara mayoritas penduduk Jawa adalah petani, maka ‘gegar peradaban’ petani Jawa akan sangat besar pengaruhnya terhadap pranata ‘sosial-ekonomi-budaya’ Indonesia.  Demikian pula, sejarah panjang peradaban petani Jawa telah mewarnai sejarah Nusantara sejak jaman prasejarah hingga saat ini.  Dinamika perubahan peradaban petani Jawa secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan ‘kemakmuran’ dan ‘kesejahteraan’ negara-negara yang pernah ada di Jawa hingga ke NKRI.

Sebagai ‘wacana curah gagas’, maka tulisan ini juga dimaksudkan untuk terjadinya ‘dialog’ dan ‘diskusi’ cerdas demi memperoleh ide-ide guna mendukung dan mengawal eksistensi Indonesia sampai jauh ke masa depan.

Build-in Spiritual & Plasma Nutfah

Manusia tercipta berikut ‘build-in spiritual’ masing-masing yang sesuai dengan lingkungan hidup mukimnya.  Demikian pula terciptanya ‘plasma nutfah’ (flora dan fauna) di suatu bagian planet bumi ini sesuai dengan kondisi lingkungan alamnya masing-masing. Bertolak dari interaksi ‘build-in spiritual’ dan kondisi alam lingkungan hidupnya, komunitas manusia (bangsa/etnis) mengembangkan budaya dan peradaban aslinya masing-masing.

Merupakan ‘kodrat alam’ bahwa di Jawa tercipta plasma nutfah (flora dan fauna) yang ‘nyambung’ dengan ‘build in spiritual’ orang Jawa sehingga terbangun ‘kesatuan tunggal semesta’ Jawa yang hidup dan saling menghidupi  secara alamiah.  ‘Build-in spiritual’ Jawa kemudian menentukan pemilihan flora dan fauna di lingkungannya untuk dijadikan makanan pokoknya.  Bahwa kemudian wong Jawa bermakanan pokok beras (padi) merupakan proses panjang interaksi ‘build in spiritual’ dengan keadaan alam berikut ‘plasma nutfah’ yang tercipta secara adi kodrati di lingkungan hidupnya.

Makanan pokok orang Jawa adalah beras, maka orang Jawa sejak jaman prasejarah sudah mengerti dan mampu membudidayakan padi sebagai penghasil beras makanan pokoknya.  Budidaya tanaman padi dimaksud meliputi jenis pertanian sawah dan pertanian ladang (gogo).  Maka bertani merupakan ‘keterampilan naluri alamiah’ wong Jawa, bukan hasil pembelajaran dari bangsa lain.

 

KASH (Knowledge, Attitude, Skill, Habitus) Jawa

Perjalanan sejarah panjang (mungkin ribuan tahun) budidaya tanaman padi dan kebaharian di Jawa melahirkan budaya dan peradaban Jawa. Artinya bahwa perjalanan panjang sejarah pertanian sawah/kebaharian di Jawa, melahirkan KASH (Knowledge, Attitude, Skill, Habitus) manusia Jawa sesuai dan sejalan dengan peri kehidupan di bidang pertanian sawah dan kebaharian tersebut.

Pertanian sawah maupun kebaharian merupakan pekerjaan bersama banyak orang, bukan jenis pekerjaan individual.  Maka terlahir pranata ‘sosial-ekonomi-budaya’ Jawa yang mengedepankan nilai-nilai untuk kepentingan hidup bersama.  Baik kebersamaan dalam satu komunitas kabuyutan (pedalaman) dan kebandaran (pesisir), maupun kebersamaan antar kabuyutan/kebandaran  pada wilayah satu negara (kerajaan).

Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, maka bisa diketahui bahwa sistim pemerintahan kerajaan di Jawa masa lalu menerapkan ideologi yang berpihak kepada petani.  Dibuktikan dengan adanya prasasti yang berisi ‘Penetapan sebagai daerah perdikan (otonom) untuk suatu kabuyutan yang masyarakatnya secara bergotongroyong telah berhasil membangun bendungan dan saluran irigasi’.  Malahan, bahwa adanya prasasti yang demikian mengindikasikan bahwa ‘sistim irigasi pertanian’ adalah inisiatif rakyat, bukan atas perintah kerajaan yang berkuasa.  Dengan demikian, sekiranya benar bahwa kerajaan-kerajaan di Jawa didirikan oleh wangsa-wangsa pendatang dari Asia Daratan, maka kerajaan-kerajaan tersebut bukan mengajarkan budaya dan peradaban pertanian dan kebaharian.  Kerajaan-kerajaan tersebut sekedar berperan sebagai fasilitator hubungan ekonomi (perdagangan) antar desa (kabuyutan),  antara kabuyutan di pedalaman dengan bandar-bandar komunitas bahari di pesisir, dan antar negara (termasuk dengan Asia Daratan).

Menilik bangsa Nusantara adalah bangsa bahari, maka perdagangan antar pulau dan antar negara pelakunya bangsa Nusantara (termasuk Jawa) sendiri.  Karena bangsa Nusantara yang memiliki KASH kebaharian.  Bangsa-bangsa di Asia daratan bukan bangsa bahari, maka tidak memiliki KASH kebaharian.

Berkat KASH kebaharian yang dimiliki, maka bandar-bandar (pelabuhan perdagangan) di Jawa berkembang maju dan merupakan pusat perdagangan hasil bumi dan rempah-rempah di Asia Tenggara.  Yang menarik, bandar-bandar perdagangan bahari di Jawa selalu dipimpin penguasa perempuan. (Putri Shima sampai dengan  para Nyai Ageng di jaman Majapahit).

Kontak hubungan ekonomi antara kebandaran dengan wilayah pertanian di pedalaman (kabuyutan) terjalin dengan baik atas peran kerajaan-kerajaan yang menjadi fasilitator hubungan perdagangan tersebut.  Disamping itu, masyarakat Jawa sendiri telah membangun sistim jaringan pasar hasil bumi dan hewan ternak menggunakan ‘hari pasaran’ (Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wage).  Barangkali hanya bangsa Jawa yang mempunyai perputaran ‘hari pasaran’ untuk mengatur kegiatan ekonomi perdagangan seperti itu.  Menariknya, bahwa penggiliran ‘hari pasaran’ tersebut tersistim dari suatu wilayah kecil (kabuyutan) yang kait-mengkait sedemikian rupa sambung-menyambung sampai mencakup seluruh wilayah sebuah kerajaan.  Jejak sistim ini masih bisa diketemukan sampai saat ini.  Orang Jawa di pedesaan begitu hapal hari keramaian pasar di sekitarnya.  Maka artinya, bahwa peradaban Jawa sejak jaman kuno sudah memiliki sistim perekonomian/perdagangan rakyat semesta.

KASH pertanian/kebaharian Jawa juga menghasilkan perhitungan kalender ‘pranata mangsa’.  Suatu perhitungan kalender yang benar-benar ’nyambung’ untuk kegiatan bertani dan pelayaran.  Berdasar pranata mangsa bisa dipelajari pola budidaya pertanian di Jawa.  Setidaknya, bisa tergambarkan pola kegiatan bertani orang Jawa yang didasarkan kepada dinamika perubahan iklim sepanjang tahun (sesuai dengan perhitungan pranata mangsa).

KASH pertanian dan kebaharian Jawa juga menghasilkan kearifan pembagian peran kaum laki-laki dan perempuan yang berbeda namun terangkum dalam satu kegiatan bertani dan pekerjaan bahari.  Pada bidang pertanian, ada pembagian pekerjaan yang saling mengisi antara laki-laki dengan perempuan.  Diantaranya bisa disebutkan: tugas laki-laki menyiapkan lahan sawah dan menyemai benih, perempuan yang menanam (tandur).  Laki-laki melakukan pendangiran (nglandak), perempuan menyiangi rumput (matun).  Laki-laki mengurus pengairan, perempuan menjaga tanaman dari hama burung dan melakukan ‘ritual pertanian’ yang diperlukan.  Ketika panen, perempuan yang memetik (ani-ani), mengolah padi pasca panen (menjemur, melumbungkan, menumbuk sampai menjual ke pasar).  Laki-laki membabat jerami kemudian mengolah lahan sawah untuk penanaman palawija.

[Catatan: Pada masa lalu petani Jawa menanam padi hanya semusim (satu kali panen, 5-6 bulan) yang kemudian diganti dengan palawija. Pergantian tanaman dalam setahun dimaksud sebagai konservasi lahan sawah, memutus rantai kehidupan hama, dan untuk melakukan pemupukan sawah dengan pupuk kandang].  Pembagian peran di bidang pekerjaan kebaharian  (nelayan), laki-laki menangkap ikan di lautan setelah sampai di darat hasil penangkapan ikan dilakukan kaum perempuan. Sementara di bidang ‘perdagangan laut’, laki-laki adalah pekerja kapal sementara perdagangan di pasar-pasar dilakukan para perempuan.].

KASH orang Jawa pada kenyataannya memiliki keunggulan dalam mengobservasi dan mengeksplorasi alam berikut plasma nutfah yang ada.  Maka kemudian menghasilkan pengenalan dan penamaan terhadap plasma nutfah (flora dan fauna) yang lebih lengkap dan detail.

Contoh pengenalan dan penamaan tersebut, diantaranya:

  1. Nama Ayam: Gondhang, Wido, Wiring Kuning, Lurik, Blorok, Klawu, Tulak, Walik Tukung, dlsb.
  2. Nama Itik: Bambangan, Kalung, Pelik, Bosokan, Blandhong, Jarakan, dlsb.
  3. Nama Merpati: Megan, Gambir, Tlampik, Brongsong, Totog, Tropong, dlsb.
  4. Nama Semut: Ngangrang, Pudhak, Ireng, Geni, Kripik, dlsb.
  5. Nama Rumput: Teki, Grinting, Gajah, Kalanjana, Jawan, dlsb.
  6. Nama Padi (galur murni lokal): Pari Slamet, Pari Wulu, Rajalele, Pari Lanang, Pari Gendruwo, Pari Jakatawa, dlsb.
  7. Empon-empon: Jahe, Lempuyang, Laos, Brotowali, Kencur, Kunci, dlsb.
  8. Rempah-rempah/Bumbu : Mrica, Tumbar, Bawang, Brambang, Kemiri, Asem, Kluwak (Pocung), Jinten, Godhong Salam, Kara Keling, dlsb.

KASH Jawa sangat sadar akan kesemestaan yang melahirkan kesadaran terhadap lingkungan hidup (ekosystem).  Diantaranya berupa:

  1. Pensakralan terhadap sumber mata air dengan diberi patung lingga-yoni atau Bethara/Bethari.
  2. Membangun mitologi yang berkaitan dengan pemeliharaan ekosystem sedemikian rupa sehingga melahirkan ‘larangan’ untuk membabat pohon tertentu dan membunuh binatang tertentu.
  3. Menanam dan memelihara jenis pohon yang disakralkan. Contohnya penanaman pohon beringin di sumber mata air, perempatan/pertigaan jalan desa, alun-alun kota, dan istana raja.  Ternyata pohon beringin merupakan pusat ekosystem yang mampu mengambil unsur hara dari dalam tanah untuk disediakan kepada unggas dan serangga.  Juga berkat karakter beringin yang mengambil unsur hara tanah menjadikan air yang keluar ke permukaan bumi terbebas dari toksin unsur hara sehingga bisa dikonsumsi  manusia dan jenis hewan yang hidup di daratan.
  4. Penanaman ‘bambu ori’ di sepanjang aliran sungai.
  5. Pada setiap hamparan sawah yang luas selalu ada bagian yang dibuat tegalan (gumuk) dan ditanami pohon ‘anti badai’ semacam munggur, klampis, trembesi, sengon, tekik, dlsb.
  6.  Pada wilayah yang banyak petir dinetralkan dengan pohon Aren (Kolang-Kaling).

Paparan tersebut di atas adalah wacana untuk membuktikan bahwa budaya dan peradaban Jawa (Nusantara) adalah asli dilahirkan oleh ‘Build-in Spiritual’ (Cipta Rasa Karsa) orang Jawa sendiri.  Bukan hasil mengadopsi dari India dan Hindia Belakang..  Apalagi sebagai hasil pembelajaran para ‘Syech’ negeri Rum sebagaimana disebut dalam kitab-kitab Jangka.

Pengaruh Peradaban Hindu dan Buddha

Berdasarkan jejak sejarah ‘berita perjalanan’ paderi Buddha Tionghoa bisa diselisik kemajuan Jawa dalam perdagangan antar negara di Asia. Bahwa para paderi Buddha tersebut melakukan perjalanan muhibah ke India, perahunya singgah di bandar yang ada di Jawa Tengah.  Artinya, bahwa para paderi Buddha Cina tersebut sekedar menjadi penumpang perahu dagang yang rute pelayarannya singgah di Jawa.  Singgahnya memakan waktu lama.  Perjalanan paderi Hwui-ning (abad 7M) ketika berangkat diceriterakan singgah di Jawa sampai setahun, pulangnya singgah lagi sampai 12 tahun karena perlu mendalami agama Buddha (?) pada Jnanabhadra.

Persinggahan perahu yang lama pada pelabuhan (bandar) menandakan bahwa perahu tersebut memang berpangkalan pusat di bandar itu.  Atau milik saudagar yang tinggal di bandar tersebut.  Kecuali kalau perahu tersebut rusak dan perlu perbaikan.  Kalau demikian pun menandakan bahwa di bandar pelayaran yang ada di Jawa banyak ahli perahu (pembuat perahu).

Sebuah bandar pusat perdagangan sudah barangtentu menjadi pusat perdagangan produk yang ada di sekitar bandar tersebut.  Bandar di Jawa dengan sendirinya merupakan pusat perdagangan hasil bumi Jawa yang bisa dijual ke negara-negara di Asia Daratan waktu itu.  Berkat dagangan hasil bumi dan rempah-rempahnya, Jawa dikenal ke seantero Asia Daratan.  Mungkin pula sampai ke benua Afrika dan Amerika mengingat kemampuan berlayar bangsa Nusantara melanglang jagad.

Keterkenalan Jawa secara otomatis menarik untuk didatangi orang-orang manca.  Terutama para pedagang (saudagar kaya) ‘pengimpor’ barang dagangan dari Jawa.  Mereka berdatangan ke Jawa diawali kepentingan berdagang termasuk berkongsi dengan para saudagar di Jawa.  Dari kongsi meningkat ke hubungan perkawinan dan kemudian lahir wangsa-wangsa ‘penguasa’ di Jawa.

[Catatan:  Raja Suryawarman di Kamboja adalah menantu raja di Mataram Kuno. Raja ini kemudian mendatangkan ahli-ahli pembuat bangunan candi dari Jawa untuk membangun Angkor Watt. (Laporan ekspedisi Jayasuprana ke Kamboja yang ditayangkan di TV)].

Dari kisah berita Tionghoa dan hubungan antar Wangsa Penguasa, bisa diselisik terjadinya interaksi antar peradaban Jawa dengan Asia Daratan (India dan Cina).  Yang tercatat dalam dokumen sejarah hanya sedikit (mulai abad 4 M).  Namun bisa diduga bahwa jauh sebelumnya interaksi antar peradaban tersebut sudah berlangsung.  Belakangan ada cerita dari Jepang yang mengisahkan ‘hubungan antar peradaban Jepang dan Jawa’ yang terjadi sekitar 700 tahun SM. Konon dikisahkan bahwa bangsa Jepang mengadopsi ‘pertanian sawah’ dari Jawa.  Kebenarannya kita serahkan kepada para ahli.

Dalam interaksi antar peradaban terjadi saling pengaruh-mempengaruhi dan saling mengadopsi kelebihan antar pihak.  Jawa mengadopsi kelebihan peradaban manca, demikian pula kiranya bangsa manca mengadopsi kelebihan peradaban Jawa.  Kalau dalam penulisan sejarah terkesan Jawa lebih banyak mengadopsi nilai-nilai peradaban manca lebih disebabkan sebagai dampak hubungan perkawinan antar penguasa (wangsa-wangsa).

Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Jawa melalui hubungan perkawinan tersebut.  Maka dalam sejarah (terutama menulis tentang kerajaan-kerajaan) yang terekspos adalah hubungan Jawa dengan India dan Hindia Belakang (Asia tenggara).  Sementara Cina tidak banyak ditulis karena pengelana Cina ke Jawa kebanyakan para pendeta Buddha yang tidak kawin.

Pengaruh peradaban Hindu dan Buddha sebagaimana tercatat sejarah adalah pada tingkat elit para wangsa-wangsa penguasa.  Sementara di aras jelata (petani) tidak begitu merasuk ke dalam. Kedua agama tersebut tidak melakukan kooptasi habis-habisan terhadap kepercayaan asli rakyat Jawa.  Sebaran agama Hindu dan Buddha di Jawa yang berperanan adalah wangsa-wangsa penguasa yang lahir di bumi Jawa dan kawin-mawin antar wangsa tersebut di Jawa.  Dampaknya berupa ‘penyatuan’ agama Hindu dan Buddha di Jawa.  Penyatuan seperti ini jelas tidak bisa ditemui di negeri asal kedua agama tersebut, India.  Selanjutnya demi memperoleh dukungan rakyat, maka wangsa-wangsa penguasa menambah penyatuan Hindu-Buddha dengan kepercayaan asli rakyat Jawa.  Hal ini bisa dibuktikan adanya kompleks percandian di Prambanan (sinergi Hindu dan Buddha) dan kompleks percandian ‘Gedong Sanga’ di Kabupaten Semarang (Sinergi Jawa-Hindu-Buddha).

Sinergi dan sikretisme peradaban Hindu-Buddha-Jawa lebih berpengaruh pada ritual keagamaan pada masyarakat petani Jawa.  Diantaranya berupa ‘pensakralan’ sumber mata air dengan diberi tambahan patung dewa-dewi agama Hindu dan Buddha. Namun secara makro tidak mempengaruhi KASH wong Jawa yang beraras pada pertanian dan kebaharian.  Kedaulatan petani dan kebaharian Jawa tidak terganggu, maka menghasilkan kemakmuran kerajaan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, di jaman kerajaan Hindu/Buddha, Jawa mencapai kenyamanan ‘hidup bersama’ dan ‘bernegara’ (kerajaan).  Jejak kemakmuran dan kesejahteraan berupa peninggalan candi-candi peribadatan agama yang monumental dan masih bisa disaksikan di jaman ini.  Hal ini menunjukkan bahwa aras hidup agraris dan kebaharian Jawa mampu memberi kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh negeri.

Banyak teori dan asumsi tentang keruntuhan wangsa-wangsa Hindu dan Buddha di Jawa.  Ada yang memperkirakan oleh sebab bencana alam, ada yang berasumsi oleh konflik besar perebutan kekuasaan.  Dan mungkin pula (pendapat penulis) keruntuhan wangsa-wangsa Hindu dan Buddha di Jawa oleh sebab adanya upaya ‘pemurnian’ agama Hindu dan Buddha. Oleh kepentingan mengajarkan agama, maka penguasa (wangsa-wangsa) mendatangkan guru-guru agama (Hindu dan Buddha) dari manca (India).  Dampak hadirnya guru-guru agama dari manca berupa upaya memurnikan ajaran agama Hindu dan Buddha.  Disamping memurnikan dari pengaruh kepercayaan asli Jawa, masing-masing agama tersebut juga berupaya memurnikan (memisahkan) sinergi kedua agama tersebut.  Akibatnya terjadi konflik  horisontal yang besar antar pemeluk agama Hindu dan Buddha tersebut di bumi Jawa.  Konflik (pertikaian) tersebut tidak sejalan dengan ‘build in spiritual’ Jawa yang lebih mengedepankan nilai rukun dan selaras dalam hidup bersama.  Akibatnya, rakyat Jawa melepaskan dukungannya terhadap kerajaan-kerajaan yang dinilai tidak mampu mencegah/mengatasi konflik yang terjadi.  Hilangnya dukungan rakyat kepada kerajaan (negara) menjadikan kerajaan-kerajaan tersebut runtuh dengan sendirinya.

[Catatan: Mohon pembaca berkenan menganalisa sejarah jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan jaman Mataram Kuno, Kahuripan, Kediri, Singosari sampai Majapahit yang setiap pergantian dinasti selalu menyebut adanya pembunuhan masal kaum pendeta dan brahmana.  Termasuk menganalisa latar belakang Mpu Tantular sampai melahirkan Sutasoma à Bhinneka Tunggal Ika)]

Pengaruh peradaban Hindu dan Buddha tidak banyak membuat perubahan pada peradaban pertanian dan kebaharian di Jawa.  Para saudagar (para Nyai Ageng) di kebandaran maupun Buyut di pedalaman masih eksis menjadi pemimpin komunitasnya.  Jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan juga tidak banyak merubah ‘tata kehidupan petani’ dan ‘tata kehidupan kebandaran’.  Kedaulatan petani dan ‘kaum bahari’ masih dimiliki.  Bahkan sinergi yang sudah terlanjur terjadi tetap hidup dan dipelihara.  Ritual pertanian dan kebaharian yang sudah mengadopsi ritual Hindu dan Buddha masih dijalankan.  Itulah sebabnya banyak yang menganggap bahwa ‘budaya dan peradaban Jawa’ sebagai ‘turunan’ atau ‘hasil pengajaran’ dari India.  Termasuk pada masalah pertanian. Pertanyaan kita kepada yang menganggap demikian cukup sederhana.  Adakah di India sana perhitungan kalender Pranata Mangsa dan Pawukon sebagaimana yang ada di Jawa dan Bali ?

Meski peradaban Hindu dan Buddha tidak berpengaruh secara signifikan pada pola hidup pertanian dan kebaharian Jawa, namun berpengaruh terhadap pranata sosial masyarakat Jawa.  Setidaknya, Jawa mulai mengenal sistim kerajaan yang berpengaruh terhadap adanya hubungan ekonomi antar wilayah kabuyutan dan kebandaran.  Juga melahirkan sistim feodalisme dan kasta. Sistim feodalisme dan kasta ini menempatkan kelompok petani pada strata rendah.  Namun sistim feodalisme dan kasta ini tidak berdampak kepada perihidup (peradaban) petani. Masyarakat umum masih menggunakan sistim kemasyarakatan (pranata sosial) ‘Kabuyutan’ dan ‘Kebandaran’.

Sistim ‘Kabuyutan’ dan ‘Kebandaran’ adalah sistim kemasyarakatan (pranata sosial) yang berdasarkan kepada ‘ideologi Jawa’: ‘Panunggalan’.  Adalah suatu pranata sosial yang terbangun hubungannya sebagai kesatuan antara ‘inti’ dan ‘plasma’ yang dalam istilah Jawa dinyatakan sebagai kesatuan tak terpisahkan antara ‘pancer’ dan ‘manca pat’ (kembang lan cangkoke, sesotya lan embanane). Pancer (inti) adalah ‘ide’ berdirinya kabuyutan, dan kebandaran.  Sedang manca pat (plasma) adalah semua warga kabuyutan dan kebandaran.  Hubungan antar warga kabuyutan dan kebandaran berpijak kepada nilai rukun dan selaras (harmoni) serta musyawarah dan mufakat.  Maka boleh diasumsikan bahwa ada kesetaraan antar warga masyarakat.  Pemimpin bersifat pamong atau sesepuh, bukan sebagai penguasa.  Maka tidak ada feodalisme dan perbedaan strata sosial berdasarkan kasta.  Sistim yang demikian banyak disebut sebagai ‘sistim kekeluargaan’.

Prof. Brandes (1889) dalam penelitiannya menyebut ada 10 unsur budaya asli Jawa (Nusantara).  Salah satu unsur yang disebut adalah bahwa masyarakat Jawa sudah memiliki ‘sistim pemerintahan yang teratur’.  Entah yang dimaksud adalah sistim pemerintahan kerajaan, atau sistim pemerintahan ‘Kabuyutan’ dan ‘Kebandaran’.  Dalam wacana ini, penulis lebih cenderung untuk memilih yang dimaksud Prof. Brandes adalah sistim pemerintahan ‘Kabuyutan’ dan ‘Kebandaran’.  Alasannya, sistim inilah yang asli dan memiliki ketangguhan dalam berinteraksi dengan berbagai sistim pemerintahan lainnya.

Meski dalam sistim ‘kabuyutan’ dan ‘kebandaran’ ada pemimpin, idenya bukan penguasa tetapi ‘pamong’.  Sifatnya sangat demokratis dan bertanggungjawab.  Pemimpin dipilih berdasar kapasitas kemampuan sebagai pemimpin sampai ke ranah spiritual yang ditandai dengan mendapatkan ‘wahyu’ atau ‘pulung’.  Pranata seperti ini tidak memungkinkan karakter tertentu (negatif) menjadi Ki Buyut atau Nyai Ageng.  Karakter negatif tersebut dinyatakan dalam ‘Wulangreh’: durjana (penjahat), madat (pemabuk), botoh (penjudi), dan ‘watak sudagar’ (watak mencari untung untuk pribadi).

‘Ideologi Panunggalan’ (kalau boleh saya sebut demikian) menjadi naluri alamiah Jawa. Terekspresikan dalam wujud masyarakat gotongroyong.  Yang operasional nilai rukun dan nilai selaras dan bertumpu pada aras kesadaran ber-Tuhan, kesemestaan, dan keberadaban.

[Catatan: Ingat pidato Bung Karno lahirnya Pancasila yang menyebut bahwa Pancasila bisa diringkas menjadi Trisila dan diringkas lagi menjadi Ekasila yang adalah Gotongroyong. Juga pada ajaran BK selanjutnya yang menyatakan unsur-unsur masyarakat gotongroyong adalah ‘kesatuan rakyat’ yang secara individu memiliki kedaulatan yang beliau namakan ‘Marhaen’]

Pranata sosial ‘panunggalan’ Jawa pada masa pengaruh agama Hindu dan Buddha terbukti sangat tangguh dan tidak luntur.  Meski kabuyutan dan kebandaran berada dalam kekuasaan kerajaan-kerajaan, namun kabuyutan dan kebandaran tersebut masih memiliki kedaulatan.  Simak eksistensi mereka pada masa runtuhnya Majapahit.  Masih ada kedaulatan  yang dimiliki Kabuyutan dan Kebandaran yang dipimpin: Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Bayubiru, Ki Ageng Sela, Nyai Ageng Giri, Nyai Ageng Serang, Nyai Ageng Malaka, Nyai Ageng Blambangan, dlsb.

Kedaulatan kabuyutan dan kebandaran yang masih dimiliki menjadikan tetap berjalannya peradaban pertanian dan kebaharian di Jawa.  Dengan demikian, masih tetap berjalan sistim perekonomian rakyat, Jawa tetap makmur dan sejahtera meskipun kerajaan-kerajaan yang ada berjatuhan, silih berganti, dan kemudian musnah.

Pengaruh Peradaban Islam (Arab)

Sebaran agama Islam di Jawa oleh para Wali menggunakan strategi yang cerdas.  Konon  banyak dinyatakan menggunakan strategi toleran dengan budaya dan peradaban Jawa.  Namun yang terjadi secara kasat mata, sebaran Islam menggunakan strategi menguasai bandar-bandar perdagangan di Jawa lebih dahulu dengan politik perkawinan. à Para Nyai Ageng penguasa bandar pelabuhan kawin dengan para syech Arab/Persia, sedang Adipati Pesisir diberi selir puteri Cina/Campa à Simak sejarah runtuhnya Majapahit.

Sejak Demak à Pajang à Mataram, sebaran agama Islam ke pedalaman Jawa dilakukan secara intensif.  Kerajaan-kerajaan tersebut menerapkan sistim pemerintahan sentralisasi dengan landasan hukum Islam yang konon ‘disinergikan’ dengan adat/budaya Jawa. Kerajaan menempatkan wakil-wakilnya (hubungan kekerabatan dengan raja/penguasa, nepotisme) di setiap wilayah yang sudah dikuasai.  Meski tidak melakukan pengaturan sistim pertanian, namun banyak terjadi pergeseran/pergantian pimpinan desa dan kebandaran. Para buyut yang asli desa setempat dan paham tentang pertanian, diganti para kerabat Keraton yang umumnya tidak paham dunia pertanian. Sedang peran para ‘Nyai Ageng’ yang mahir dalam perdagangan laut diganti para syech-syech Arab/Persia yang tidak kenal dunia pelayaran.

Hal itu terjadi dikarenakan pemerintah Kerajaan (Majapahit) yang sangat besar kekuasaannya mendapatkan upeti dari kerajaan-kerajaan taklukan berupa ‘persembahan’ puteri cantik.  Puteri-puteri tersebut dijadikan selir raja dan kemudian diterimakan (diberikan) kepada adipati-adipati.  Hal ini menimbulkan rasa sakit hati dan dendam dari kerajaan yang mempersembahkan para puteri-puteri dan para adipati yang seperti ‘wajib’ menerima ‘lorotan rajanya’.  Maka mulai marak ketidaksetiaan para adipati kepada Majapahit.  Kebetulan saja bahwa kebanyakan para adipati yang memberontak sudah memeluk agama Islam, maka menimbulkan penilaian negatif terhadap kaum muslim yang memberontak kepada Majapahit.

Nepotisme jaman Majapahit ternyata dilanjutkan oleh pemerintah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Nepotisme ini melahirkan sistim feodalisme yang kemudian tumbuh berkembang ‘mencengkeram’ pranata sosial (peradaban) Jawa.  Hubungan antar desa (kabuyutan) yang semula terjalin dalam sistim ‘panunggalan’ diubah dengan sistim pemerintahan kerajaan (kesultanan dan kesunanan) yang meniru (mengadopsi) sistim pemerintahan kerajaan di Timur Tengah dengan merujuk ke kalifahan Bagdad/Turki (pasca masa kalifah 4: Abubakar, Umar, Usman, Ali).

[Catatan: Pendapat penulis: bahwa sistim pemerintahan Islam jaman Rasulullah sampai kalifah 4 sesungguhnya masih sejalan dengan sistim ‘panunggalan’ Jawa.  Sama-sama membangun kesejahteraan umat manusia yang berasaskan kesadaran ber-Tuhan, Kesemestaan, dan Keberadaban.  Sementara sistim pemerintahan kekalifahan (imperium) Bagdad/Turki sudah lain sifat dan karakternya, kekuasaan sentralistik absolut dan militeristik].

Penerapan sistim pemerintahan model imperium Bagdad/Turki (kekuasaan sentralistik absolut dan militeristik) menjadikan kedaulatan desa-desa (kabuyutan/kebandaran) dikooptasi oleh kesultanan/kesunanan.  Tanah perdikan dihapuskan dan tanah seluruh negeri menjadi milik kerajaan.  Ditempatkan wakil-wakil kerajaan di setiap wilayah berjenjang-jenjang dari atas ke bawah, Patih-Bupati-Wedana-Demang (Lurah).  à Manunggaling Kawula Gusti diterjemahkan sebagai manunggalnya (wajib setia) kawula kepada raja.

Pada penerapan sistim pemerintahan sentralistik absolut dan militeristik ini (banyak yang menyebut sistim ini sebagai ‘Sistim Pemerintahan Mataram’), petani Jawa kehilangan pemimpin dan bisa diibaratkan seperti anak ayam kehilangan induknya, cerai berai dan secara budaya/peradaban mulai kehilangan pertahanan.

Meskipun demikian, sistim pemerintahan ini tidak melakukan perubahan pola kehidupan petani.  Meski petani tidak memiliki ‘hak’ atas tanah (semua tanah milik kerajaan), petani masih merdeka untuk mengerjakan tanah-tanah tersebut sebagai lahan pertanian.  Kewajiban petani membayar pajak dan siap menjadi ‘prajurit’ kerajaan. à Salah satu sistim pengaturan pemungutan pajak dan rekruiting prajurit ini adalah: kesunanan/kesultanan memberikan suatu wilayah tertentu kepada Tumenggung Keraton (komandan prajurit) sebagai ‘bumi pamajegan’.

[Catatan: Leluhur penulis, KRT Cakra Dipa (Tumenggung Cindhe Amoh asal Bagelen) yang komandan pasukan Kasunanan Surakarta diberi ‘bumi pamajegan’ di wilayah Gantiwarno Klaten.  Sejaman dengan leluhur penulis tersebut (Jaman perang Diponegoro) di Klaten (Pajang Kidul) Kesunanan Surakarta mengangkat leluhur penulis lain yang dari desa Semangkak (KRT. Mangundilaga) menjadi Bupati Pamajegan untuk wilayah Kadipaten Pajang Kidul (cikal bakal Kabupaten Klaten, pendopo kabupaten Klaten waktu itu ada di desa Semangkak)].

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, meski ada pengaruh perubahan pranata pemerintahan, namun tidak berpengaruh besar kepada peradaban petani Jawa. Demikian pun adanya ‘langgar’ (musholla) di hampir seluruh desa di Jawa tidak merubah pola kehidupan petani Jawa.  Maka tidak ada cerita tentang pembangkangan atau pemberontakan petani kepada pemerintahan yang ada (kesultanan dan kesunanan).  Gegar peradaban yang terjadi ada pada kepemimpinan.  Yang semula merdeka berdaulat, berubah menjadi pemimpin yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah kerajaan.  Semua desa masih mampu menopang kebutuhan hidup masyarakatnya.  Tidak terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota yang disebabkan membutuhkan pangan.  Penduduk desa pindah ke kota justru karena direkrut menjadi prajurit keraton yang secara sosial ekononi meningkat.

 

Pengaruh Penjajahan

Masuknya Kompeni (VOC) ke Indonesia (termasuk Jawa) berburu dagangan rempah-rempah ternyata tidak sekedar murni berdagang.  Persaingan dagang antar negara di Eropa menjadikan Kompeni berniat menguasai Indonesia sebagai sumber penghasil dagangan mereka.  Dengan berbagai cara semua kerajaan/kesultanan di Indonesia dijadikan mitra kerja.

Di Jawa, Kompeni melakukan politik ‘devide et impera’ untuk menguasai lahan pertanian yang subur.  Elite Keraton direkayasa untuk bersaing hingga ke ‘perang saudara’.  Pada perang saudara inilah Kompeni bermain dengan ‘membantu’ salah satu pihak atau menjadi ‘penengah’.  Upahnya, minta penyerahan atau ‘hak menyewa’ tanah-tanah (bumi) Keraton.  Tanah-tanah tersebut oleh Kompeni dijadikan perkebunan. Petani yang oleh sistim pemerintahan Keraton tidak memiliki ‘hak atas tanah’ tergusur dari bumi garapannya.  Sistim feodal keraton tidak memungkinkan petani melakukan perlawanan terhadap kebijakan  kolusif kompeni dengan para elite penguasa pribumi.  Bisanya melakukan perlawanan kalau ada elite pribumi yang memimpin perlawanan.  Dalam hal ini perlu dicatat peristiwa pemberontakan petani yang dipimpin Pangeran Diponegoro.  Meski awal peperangan ada di wilayah Keraton Yogyakarta, ternyata meluas hingga ke berbagai daerah hampir di seluruh pedalaman Jawa.  Dalam perang Diponegoro kita bisa menganalisa banyaknya para demang dan buyut yang kemudian bergabung menjadi lasykar Pangeran Diponegoro.

Ketika Maskapai Dagang VOC (Kumpeni) bangkrut, kekuasaan pada ‘bumi Jawa’ diserahkan kepada Pemerintah Kerajaan Belanda.  Nusantara (termasuk) Jawa menjadi ‘jajahan’ kerajaan Belanda.  Diberlakukan sistim politik ‘balas budi’ oleh pemerintah penjajahan Hindia Belanda.  Di Jawa diperkenalkan ‘tata peradaban’ Eropa/Belanda.  Dibuka banyak lapangan pekerjaan dan dibuka pendidikan untuk rakyat.  Meski yang lebih menikmati sistim baru itu kaum priyayi, namun berdampak terhadap peri kehidupan petani.  Ada mobilitas perpindahan mata pencaharian pada kaum petani.  Apalagi pemerintah Hindia Belanda kemudian mengubah hak atas tanah sawah yang semula dimiliki bangsawan-bangsawan Keraton, dibagi kepada para petani.  Satu keluarga petani diberi hak menggarap ‘1 pikul’ sekitar 0,5 ha.  Separonya diharuskan untuk disewakan kepada perusahaan perkebunan (tebu, tembakau, rami), yang separo ditanami padi untuk kebutuhan pangan keluarga petani yang bersangkutan.  Dampak pembagian atas tanah garapan sawah tersebut menjadikan banyak kaum petani tidak mendapat lahan garapan.  Mereka inilah yang kemudian dijadikan kuli perkebunan dan buruh maskapai perusahaan Hindia Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda membuka pendidikan untuk rakyat Jawa. Untuk kaum petani dibuka sekolah ‘Angka Loro’, sekolah dasar 5 tahun.  Satu kebijakan pemerintah penjajahan  yang mengandung maksud untuk mendapatkan ‘kelas pekerja’ diluar pertanian.  Kaum priyayi disetting menjadi ‘elit pemimpin’ dengan diberi kesempatan masuk pendidikan lanjutan. Dengan seleksi SDM yang ketat diberi kesempatan para priyayi Jawa mendapatkan pendidikan menjadi guru, dokter, tehnik pengairan, pertanian, telekomunikasi, transportasi (terutama perkeretaapian), jurnalisme, dll.  Bahkan kaum bangsawan diberi kesempatan melanjutkan pendidikan ke Negeri Belanda.

Pada bidang pertanian dilakukan kebijakan-kebijakan, diantaranya pada setiap Kabupaten dibuka kelas lanjutan dari ‘Sekolah Angka Loro’, kelas VI yang khusus untuk menyiapkan ‘tenaga kerja menengah‘ di bidang pertanian, perkebunan, dan pengairan.  Untuk menjadi guru kelas VI khusus ini, dipilih lulusan terbaik sekolah guru pada setiap Karesidenan di Jawa dan Propinsi untuk luar Jawa.  Pendidikannya dilaksanakan di Bogor yang di jaman kemerdekaan menjadi ‘Akademi Pertanian’.

Pembagian hak lahan garapan pada masa penjajahan Hindia Belanda yang semula diperhitungkan cukup memenuhi kebutuhan pangan kaum petani, kemudian tidak mencukupi lagi ketika keluarga petani beranak pinak. Sementara alur perpindahan ke mata pencaharian di sektor lain tidak sebanding dengan pertambahan penduduk (angkatan kerja).  Terjadi pemampatan penduduk di pedesaan (petani) yang berdampak menjadi ‘pemiskinan’ besar-besaran dan mulai tidak tercukupi kebutuhan pangan.

Untuk mengatasi kebutuhan pangan, pemerintah penjajahan mengambil kebijaksanaan ‘intensifikasi pertanian’ di Jawa.  Masalahnya, untuk pembukaan lahan sawah baru di Jawa memang sudah tidak mungkin.  Sebagian tanah sudah menjadi perkebunan-perkebunan tanaman keras, seperti karet, jati, dll.

Intensifikasi pertanian sawah dilakukan dengan menjadikan sawah bisa panen dua kali dalam setahun.  Untuk itu dibangun sistim pengairan intensifikasi dengan membangun bendungan-bendungan dan saluran irigasi.  Jejaknya banyak terdapat ‘pintu air’ di bumi Jawa yang oleh orang Jawa disebut ‘tètèk’.  Diperkenalkan jenis varietas padi genjah yang bisa panen dua atau tiga kali dalam setahun. Kebanyakan benih padi tersebut didatangkan dari Indochina, maka jenis padi tersebut oleh orang Jawa disebut ‘Pari Cempa’.

Meski merupakan varietas yang baru dikenal, namun para petani Jawa dengan cepat secara alamiah mampu membudidayakan jenis varietas baru tersebut. Budidaya dimaksud mulai dari menanam sampai ke pengolahan pasca panen.  Pada masa ini, kaum petani diberi kemerdekaan tanpa diatur-atur oleh pemerintah dalam budidaya pertanian.  Maka kecerdasan alamiahnya mampu berkembang sedemikian rupa untuk kepentingan survive mereka sendiri.  Lahan yang terbatas mampu diolah untuk mencukupi kebutuhan pangannya sendiri.  Pemerataan sosial ekonomi berjalan sesuai tradisi adat dengan nuansa gotongroyong yang diterjemahkan dalam kegiatan bertani tersebut.  Diantaranya dalam hal memanen padi yang dikerjakan banyak orang (kaum perempuan) dengan upah berupa ‘bawon’.  Kehidupan petani bisa berjalan meski luas lahan sesungguhnya telah tersempitkan.

Perubahan peradaban petani yang terjadi lebih disebabkan oleh kepemilikan lahan sawah yang pas-pasan untuk hidup sehari-hari satu keluarga (kecil) petani.  Ketika keluarga membesar, maka hasil panen dari sawah yang dimiliki tidak mencukupi lagi.  Sebagian besar anak (keluarga) petani mau tidak mau harus mencari nafkah di luar dunia pertanian. Kaum ‘agraris buangan’ inilah yang kemudian dimanfaatkan pemerintah penjajahan untuk menjadi pekerja di sektor-sektor lain yang dibuka.  Diantaranya pembangunan pabrik-pabrik di banyak daerah yang disertai pembangunan jaringan listrik, transportasi, dan telekomunikasi (tilpon dan tilgram).  Limpahan tenaga kerja di Jawa juga dikirim ke Sumatra, Sulawesi, dan sampai ke Suriname & Kaledonia Baru.

Pada masa pemerintah penjajahan Hindia Belanda, gegar peradaban petani Jawa masih bisa dianggap berdampak positif.  Setidaknya, pada masyarakat Jawa yang agraris tradisional mulai mengadopsi sistim kemasyarakatan industri ala Belanda.  Kota-kota berkembang yang melahirkan pasar ekonomi bagi seluruh rakyat.  Masyarakat petani Jawa juga mulai berkenalan dengan sistim hukum yang diberlakukan pemerintah jajahan. Pada dasarnya ‘politik etis’ pemerintah Hindia Belanda telah membuka cakrawala baru (modernisasi) kepada rakyat Jawa yang mayoritas petani. Maka pada masa ini mulai terjadi ‘gegar peradaban’ petani Jawa.

Dalam penulisan sejarah pada masa penjajahan Belanda tidak banyak literatur yang bercerita tentang perikehidupan petani.  Organisasi dan partai politik yang lahir juga tidak banyak menggalang masa petani.  Yang terbanyak menggalang massa pada para pedagang, buruh, dan kaum intelektual.  Kaum petani dianggap ‘massa pinggiran’ yang tidak pantas ikut-ikutan dalam kegiatan politik.  Pemimpin-pemimpin desa (demang dan buyut) yang menjadi panutan petani diseterilkan dari masalah politik.  Pemimpin-pemimpin petani tersebut secara budaya ‘dibuat’ berada dalam jaringan kekuasaan pemerintah Keraton dan pemerintah Kolonial.

Hal ini terjadi barangkali disebabkan adanya trauma kegagalan kaum petani yang dipimpin demang/buyut dalam membantu perjuangan Pangeran Diponegoro.  Atau lebih disebabkan kebijakan pemerintah Keraton dan Kolonial yang memberi kebebasan kaum petani dalam menjalani hidupnya sehingga kaum petani merasa masih dalam kondisi ‘ayem tentrem’ meski hidup di negara yang terjajah.  Urusan politik kekuasaan dijauhkan dari batin kaum petani.

Pandainya pemerintah keraton dan kolonial yang melakukan dukungan terhadap kebutuhan ‘budaya spirituil’ kaum petani.  Di saat panen tebu pabrik-pabrik gula di Jawa melaksanakan suatu upara ‘Cembrengan’ yang nyambung dengan pesta budaya kaum petani. Ada yang mempagelarkan wayang kulit, ada yang menyelenggarakan ‘tayuban’. Keraton menyelenggarakan upacara-upacara ‘grebeg’ yang juga nyambung dengan kebutuhan budaya spiritual kaum petani.  Bahkan, kalau boleh dipuji, kebijakan pemerintah kolonial nampak berpihak kepada kaum petani.  Terbukti dengan dibangunnya banyak saluran irigasi yang dibutuhkan kaum petani, diadakan jawatan pertanian, dan balai benih.  Tak bisa dipungkiri pula, bahwa pembangunan jalan raya dan jaringan rel kereta api seluruh Jawa adalah karya pemerintah Hindia Belanda.  Bahwa banyak kaum petani ditangkapi dan dikolonisasikan ke Sumatra sampai Suriname, ternyata kehidupannya menjadi lebih baik katimbang saudara-saudaranya yang masih tinggal di Jawa. Jejak mendapatkan nasib lebih baik tersebut masih bisa disaksikan di jaman ini.

Penjajahan Jepang

Masa penjajahan Jepang yang hanya tiga setengah tahun ternyata menimbulkan kerusakan yang sangat dahsyat pada rakyat Jawa.  Karakter penjajahan militerisme yang menindas dan merampok merusak seluruh tatanan dan menghancurkan peradaban. Harta dan pangan dirampok, manusianya ditangkapi dan dijadikan romusha.  Konon ceritanya, rakyat sampai sedemikian rupa miskin.  Berpakaian dari karung goni dan makan makanan yang selamanya belum pernah dimakan.  (Misal: bonggol batang pisang).

Masa pendudukan Jepang yang militeristis bisa dikatakan menghentikan proses modernisasi sosial yang tengah dilakukan pemerintah penjajahan Belanda. Sistim pemerintahan diganti total, maskapai perdagangan dan perkebunan diambil alih dan ditelantarkan, infra struktur dihancurkan, pendidikan banyak yang ditutup atau secara radikal diganti sistimnya.  Para pebisnis Tionghoa ditangkapi dan harta bendanya dirampas.  Maka boleh dikatakan terjadi ‘kiamat peradaban’.

Di dunia pertanian, terjadi penghancuran sarana irigasi dan penutupan banyak laboratorium penelitian dan pengembangan benih.  Penutupan pabrik-pabrik gula yang berdampak kepada hilangnya pekerjaan kaum petani.  Kaum petani enggan menanami sawahnya, karena hasil panennya dirampas pemerintah pendudukan Jepang.  Terjadi pembangkangan sosial dan marak ‘gerombolan penjahat’. Kaum petani laki-laki ditangkapi dan dijadikan romusha yang dikirim ke seluruh daerah pendudukan Jepang.  Para perempuan (gadis-gadis) dijadikan ‘jughun ianfu’ (pemuas nafsu seks) balatentara pendudukan Jepang.  Petani Jawa kehilangan segalanya.

Jaman NKRI

Pada masa ‘perang kemerdekaan’, kaum petani banyak yang menjadi pejuang, terutama yang muda-muda.  Maka lahan pertanian hanya dikerjakan para petani tua dan kaum perempuan.  Maka kondisi petani Jawa stagnan miskin.  Celakanya, pada masa itu banyak gerombolan garong yang menyamar menjadi pejuang.  Kehadirannya ikut meneror kaum petani yang punya cadangan pangan.  Di wilayah Yogyakarta/Surakarta, gerombolan garong ini bermarkas di sekitar gunung Merapi dan Merbabu (MMC).  Salah satu benggolnya Suradi yang bergigi emas sehingga dikenal dengan nama ‘Suradi Bledheg’.

Setelah penyerahan kedaulatan, Indonesia tidak segera bangkit melakukan rehabilitasi bidang pertanian yang hancur pada pendudukan Jepang dan masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.  Disamping itu, ada ‘ketegangan politik’ mewarnai kehidupan Indonesia yang masih sangat muda.  Ketegangan politik dalam negeri memperebutkan dominasi ideologi yang ditambah pengaruh ketegangan politik ‘perang dingin’ di dunia. Pangadopsian sistim demokrasi parlementer Barat menjadikan pemerintahan ‘Perdana Menteri’ jatuh bangun.  Ketidak stabilan situasi politik ini mengakibatkan kebijakan pemerintah di bidang pertanian mandeg dan macet.  Keadaannya diperparah ketika partai-partai politik membawa ‘persaingan ideologi’ sampai ke ranah kaum petani.  Akibat seriusnya, kaum petani ikut terlibat dalam urusan politik ideologi yang diimpor dari sistim asing.  Baik yang kiri maupun kanan sama-sama tidak ‘nyambung’ dengan ‘build-in spiritual Jawa’ yang menjadi landasan (aras) hidup kaum petani Jawa.  Sistim liberalis, sosialis, kapitalis, dan sistim agamis apapun sesungguhnya ‘tidak nyambung’ dengan aras hidup petani Jawa, ‘Panunggalan’ (Gotongroyong).

Ada pertanyaan mendasar yang bisa dialamatkan kepada mereka yang mengagung-agungkan ideologi asing (termasuk ideologi atas dasar agama), “Adakah keberpihakan ideologi-ideologi yang diagung-agungkan tersebut kepada petani dan sistim pertanian sawah?”

Jawabannya, “Tidak ada !” karena semua ideologi tersebut tidak lahir tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat pertanian sebagaimana yang ada di Jawa.  Aras hidup masyarakat yang melahirkan ideologi-ideologi tersebut jauh berbeda dengan aras hidup pertanian di Jawa (Indonesia).  Maka kemudian, para ‘founding fathers’ Indonesia melahirkan ideologi Pancasila yang digali dari kearifan Indonesia asli dan pasti ‘nyambung’ dengan aras hidup kaum petani.

Kebutuhan pangan sebuah negara tidak mungkin dilepaskan dari peran pertanian yang menghasilkan makanan pokok bagi negara bersangkutan.  Oleh karena itu, tergulirkan wacana bahwa petani merupakan ‘sokoguru’ negara dan bangsa.  Sistim pranata sosial petani Jawa (gotongroyong) sudah menjalani sejarah panjang dan mampu menjadi ‘sokoguru’ tersebut.  Perpaduan SDM dan SDA yang ada juga telah membangun suatu ketangguhan dan keuletan untuk survive.  Bayangkan, tiga setengah abad harta kekayaan dikuras Belanda, tiga setengah tahun dirampok Jepang, dan masih ratusan kali didera bencana alam, bumi Nusantara masih mampu menyediakan kebutuhan pangan untuk umat manusianya.

Namun, pemahaman akan ketangguhan dan keuletan tersebut terabaikan.  Pengaruh ideologi asing yang menginfiltrasi ‘inner’ anak bangsa tanpa disadari telah menghapus sedikit demi sedikit ‘kabanggaan’ dan ‘rasa syukur’ diberi Tuhan negeri Indonesia yang subur makmur lebih dari negeri-negeri lain.  Tanpa sadar, terjadi proses menganggap negeri sendiri sebagai ‘primitif’ dan tidak berperadaban.  Batin manusia Indonesia berubah total dengan lebih mengagung-agungkan ‘negeri maju’ atau ‘negeri suci’.  Pada kondisi batin rata-rata yang demikian, maka semakin terjadi ‘pengabaian’ terhadap nilai-nilai luhur asli yang diwarisi.  Dampaknya, semakin terpinggirkan kaum petani dari kehidupan bernegara dan berbangsa.  Pertanian tidak lagi sebagai subyek (sokoguru), tetapi menjadi obyek yang harus digarap.

Celakanya, ‘penggarapan’ bidang pertanian termuati kepentingan ideologi yang dijadikan pijakan memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan. Kaum petani diposisikan sebagai massa kepentingan politik  Politisasi kaum petani berdampak besar kepada peradaban petani Jawa. Kaum petani tidak lagi mendapatkan ‘pengembangan’ SDM di bidangnya, tetapi menjadi massa yang begitu gampang ‘digerakkan’ untuk kepentingan ‘politik perebutan kekuasaan’.  Akibatnya terjadi konflik horisontal di kalangan kaum petani oleh perbedaan ideologi.  Peradaban petani yang semula mengedepankan nilai rukun dan selaras hancur berantakan.

‘Politisasi’ kaum petani oleh orpol dan ormas yang terjadi merupakan dampak kebijakan yang membebaskan orpol dan ormas bergerak sampai ke tingkat pedesaan.  ‘Kebebasan’ atas nama ‘demokrasi’ ini terlanjur diterapkan sejak awal kemerdekaan, berupa Maklumat No. X (Bung Hatta) yang menetapkan diijinkannya pendirian partai-partai politik untuk mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI.  Kebijakan politik yang bertujuan mulia, namun kemudian berkembang kebablasan dan menjadikan munculnya sekat-sekat atas dasar ideologi dan agama pada bangsa Indonesia.  Koreksi terhadap bias munculnya sekat-sekat tersebut dilakukan oleh pemerintah.  Di masa pemerintahan Bung Karno diberdirikan ‘Front Nasional’ yang bertujuan menghilangkan sekat-sekat ideologi dan agama tersebut.  Namun bukan menghasilkan ‘kerukunan’ sebagaimana direncanakan, justru sebaliknya menghasilkan ketegangan yang lebih parah oleh akibat dominasi ‘kaum kiri’ (PKI) dalam menguasai Front Nasional di tingkat bawah (pedesaan).

Adalah kecelakaan sejarah, bahwa sistim yang diterapkan jaman itu memberi peluang kepada ideologi kiri menggarap ‘kaum petani’ lebih intensif.  Petani yang sesungguhnya lugu digarap sedemikian rupa menjadi ‘radikal’ sebagaimana kelas buruh (proletar) di Rusia dan China.  Sentimen perbedaan ‘kaya-miskin’, ‘jelata-priyayi’, dan ‘mapan-tidak mapan’ dibuat sedemikian rupa menjadi perbedaan kelas.  Maka kemudian terjadi ‘aksi sepihak’ kaum petani di berbagai tempat. Sedemikian rupa dominannya ‘kaum kiri’ pada petani hingga DN Aidit (Ketua CC PKI) menggulirkan wacana untuk mempersenjatai kaum petani.  Ketegangan sosial yang melibatkan petani sebagai ‘massa politik’ pada akhirnya bermuara pada peristiwa tragis ‘G30S-PKI’.  Pemerintahan ‘Orde Lama’ diganti ‘Orde Baru’ yang mengedepankan kebijakan ‘stabilitas politik dan keamanan’ demi kepentingan membangun perekonomian.

Demi menciptakan kondisi sosial politik dan keamanan yang stabil sampai ke tingkat bawah, maka di setiap desa ditempatkan militer yang ‘dikaryakan’ sebagai perangkat desa.  Kebijakan ini berhasil dan mampu meredam ‘radikalisme kiri’ kaum petani.  Artinya, bahwa stabilitas sosial politik dan keamanan berhasil diciptakan.  Sehingga dengan demikian pemerintah bisa melaksanakan pembangunan ekonomi sampai ke tingkat akar rumput.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah (Orde Baru) berhasil meningkatkan produksi pangan (beras), sehingga pada th. 1984 Indonesia bisa ‘swa sembada beras’ dan mendapatkan penghargaan dari FAO.  Pembangunan ekonomi yang dibiayai dari hasil ekspor minyak bumi dan kekayaan alam berhasil mencapai ke desa-desa.  Pendidikan dan pelayanan kesehatan dilaksanakan sampai ke seluruh rakyat.  Sarana jaringan transportasi dan telekomunikasi dibangun sampai ke pedesaan hingga tidak ada lagi desa di Jawa yang terisolir,

Modernisasi berdampak positif kepada kemajuan peri kehidupan petani, namun juga berdampak kepada perubahan radikal terhadap tata peradabannya. Setidaknya ada pengaruh besar terhadap pola bertani yang mekanis dan efisien.  Banyak pekerjaan bertani yang dilakukan dengan mesin-mesin pertanian.

Perubahan lain pada peradaban petani, dengan irigasi penanaman padi dalam setahun dilakukan dua kali. (di beberapa tempat 3 kali). Maka lambat laun kaum petani kehilangan ‘kemahiran’ menanam palawija atau tanaman semusim di sawah.  Tanah sawah pun butuh pemupukan intensif demi tetap bisa optimal hasil panennya.  Juga terjadi perpindahan pemilihan varietas padi yang berumur pendek.  Pilihannya, jenis padi hybrida hasil penelitian internasional (IRRI).

Mekanisasi, pemupukan, dan pilihan varietas padi hybrida menjadikan kaum petani ‘tergantung’ kebutuhan ‘sarana produksi padi’ (SAPRODI) kepada pabrikan yang ‘kapitalistis’.  Ditambah kepentingan pemerintah menjaga stabilitas harga beras melalui BULOG, maka kaum petani tercerabut kedaulatannya.  Petani terposisikan menjadi ‘mesin produksi pangan nasional’ atau boleh disebut sebagai ‘kuli’.

Pada posisi kuli dan kepemilikan lahan sawah yang pas-pasan, maka pekerjaan bertani menjadi sangat tidak menguntungkan.  Generasi baru petani tidak memperoleh ruang untuk bekerja di sektor pertanian. Modernisasi (intensifikasi) pertanian di Jawa tanpa sadar memacu penumpukan pengangguran di desa.  Terutama pengangguran besar-besaran pada kaum perempuan yang kehilangan banyak peran pada proses bertani.

Jenis varietas padi hybrida yang ditanam mudah rontok dari malainya, maka cara memanen dan pengolahan pasca panen (mengeringkan) berubah total. Panen tidak lagi dikerjakan perempuan dengan ani-ani, tetapi dibabat sampai ke jeraminya oleh kaum laki-laki.  Untuk menjemur gabah butuh lahan luas yang terhampar di tanah. Atap rumah yang dulunya bisa untuk menjemur padi ‘untingan’ sudah tidak bisa digunakan lagi.  Maka kaum petani memanfaatkan jalan-jalan pedesaan untuk menjemur gabahnya.  Dengan demikian menjadi jauh dari tempat tinggalnya.  Untuk menjemur gabah di pelataran butuh biaya mengadakan alas menjemur berupa ‘kepang’ atau perlu disemen pelataran rumahnya.  Demikian pula untuk pelumbungan membutuhkan perubahan.  Sistim lama dengan menggantung ikatan padi tidak bisa dilakukan lagi.

Cara mengeringkan padi seperti itu merepotkan dan butuh tenaga ekstra, maka petani pun lebih memilih hasil panen padinya ditebaskan kepada para tengkulak atau pemilik usaha selepan.  Praktis memang, segera terima uang begitu padinya siap dipanen.  Tetapi dampaknya semakin meminggirkan kaum perempuan dari kegiatan produksi pangan.

Dinamika perubahan budidaya tanaman padi tanpa disadari telah berdampak kepada tercerabutnya banyak pekerjaan kaum petani.  Maka di pedesaan menumpuk pengangguran kaum petani yang SDM-nya tidak nyambung dengan pekerjaan-pekerjaan lain di perkotaan (industri). SDM agraris ini kemudian dianggap bernilai rendah untuk pekerjaan buruh industri.  Tumbuh kembang semangat meningkatkan SDM dengan bersekolah yang ternyata berbiaya mahal.  Sehingga hanya kaum petani mampu yang bisa membiayai sekolah generasi penerusnya.

Adalah karakter Jawa yang memang memiliki semangat survive tinggi dan sadar akan masa depan generasi penerusnya.  Maka kaum petani berani mengambil resiko untuk menjual lahan miliknya demi untuk modal kerja di perkotaan atau untuk menyekolahkan anaknya.  Mereka berpikiran sederhana, bahwa dunia pertanian sudah tidak mampu mendukung kebutuhan hidupnya.  Maka perlu pindah ke kota-kota yang diperkirakan lebih memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan mendukung kehidupannya.  Urbanisasi besar-besaran terjadi di seluruh negeri.  Penumpukan tenaga kerja mulai membebani kota-kota.  Ketika sektor formal sudah ‘over-load’, maka pekerjaan sektor informal yang menampung banjirnya kaum urban petani ini.  Mereka bekerja apa saja di kota dan tinggal di tempat seadanya (kumuh) demi survive.  Celakanya, oleh kebijakan banyak pemerintah daerah, mereka dianggap sampah dan perlu digusur-gusur demi citra kota yang indah dengan berbagai slogan yang digulirkan.

Pembeli lahan pertanian kebanyakan para pemilik dana yang ada di kota-kota.  Mereka membeli lahan bukan untuk dibudidayakan, tetapi sebagai investasi jangka panjang.  Hal ini berdampak terjadinya banyak lahan pertanian yang terlantar.  Pada lahan sawah yang terlantar dibiarkan menjadi semak belukar.  Sementara pada lahan tanah kering, pohon-pohonnya ditebangi oleh pemilik lama (petani) sebelum dijual, maupun oleh pemilik baru (spekulan tanah).  Terjadi penggundulan lahan kering secara masif.  Akibat selanjutnya berdampak kepada tiadanya konservasi lingkungan yang kemudian menuai berbagai bencana (banjir dan tanah longsor).

Pada posisi miskin dan sengsara tetapi masih memiliki semangat survive, maka ‘halal segala cara’ demi bertahan hidup.  Karakter negatif yang semula dihindari, berubah menjadi suatu kebutuhan demi bertahan hidup.  Lebih-lebih ketika mendapatkan contoh teladan buruk dari kaum elit kekuasaan yang korup di segala lini kehidupan, maka rusak tata peradaban petani yang semula lugu dan sederhana.  Kerukunan berubah menjadi persaingan, keselarasan berubah menjadi perebutan rejeki.  Peradaban ‘pokoke kantong isi’ untuk diri sendiri menjadi ideologi utama.

Demi ‘pokoke kantong isi’ maka dioperasionalkan watak ‘nyadhong-nggemblong-nyolong-nggarong’.  Yang masih enggan berbuat semacam itu, tetapi kehilangan akal untuk bersikap lain, bisanya hanya ‘ndomblong’ dan bermimpi.  Ada yang mimpi akan datangnya ‘Ratu Adil’ atau ‘Satrio Piningit’.  Ada yang benar-benar bengong sampai mengkonsumsi narkoba.  Tak sedikit pula yang melarikan diri dari persoalan dengan tekun beribadah dan ‘cuek’ terhadap persoalan sosial kemasyarakatan.  “Yang penting dirinya bisa masuk surga kelak”.  Apaboleh buat, pencerahan utama yang diperoleh rakyat dan ‘steril dari korupsi’ adalah siraman rohani agama, kok !

‘Gegar Peradaban Petani Jawa’ barangkali merupakan persoalan sepele bagi banyak pihak.  Namun, ketika kita menyadari bahwa kebutuhan pangan masih bergantung pada produktivitas kaum petani, masalah ini perlu mendapatkan perhatian.  Setidaknya, perlu kesadaran seluruh warga bangsa untuk mewujudkan ‘kedaulatan pangan’ bagi Indonesia.  Yang jelas, intensifikasi pertanian di Jawa sepertinya sudah mencapai puncaknya dan jenuh.  Sementara ada limpahan SDM agraris yang butuh diberi ruang gerak.

Operasionalnya watak ‘nyadhong-nggemblong-nyolong-nggarong-domblong’ dan ideologi ‘pokoke kantong isi’ melahirkan banyak ‘makelar segala bidang’ di tengah masyarakat.  Proyek dan program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah menjadi sasaran utama untuk ‘dimakelari’.  Maka virus KKN menyebar secara masif sampai ke segala aspek kehidupan.  Apaboleh buat, pekerjaan menjual jasa sebagai ‘makelar’ adalah pilihan paling praktis dan prakmatis untuk survive di Indonesia jaman ini.

Tidak semua warga rakyat Indonesia mengidap penyakit watak negatif ‘nyadhong-nggemblong-nyolong-nggarong-ndomblong’.  Masih banyak yang memiliki karakter watak positif, terutama kaum perempuan. Meski kehilangan peran di sektor pertanian, kaum perempuan dengan cepat berpindah ke bidang lain.  Maka bisa kita saksikan fenomena besar perpindahan pekerjaan kaum perempuan petani menjadi pebisnis kecil-kecilan (bakul jamu, blanjan, PKL, dll.), buruh pabrik, PRT hingga TKW.

Perpindahan ‘lahan pekerjaan’ kaum perempuan dari bidang pertanian ke bidang lain tanpa disadari justru merupakan ‘lompatan’ peningkatan KASH kaum perempuan.  Mereka lebih cepat mendapatkan ‘pembelajaran’ tentang modernisasi dibanding kaum laki-laki.  Pada kaum perempuan didapatkan ‘jalan mulus’ untuk merubah nasib, sementara kaum lelaki justru tersendat proses modernisasinya.  Fenomenanya bisa kita saksikan dengan dominasi kaum perempuan di pasar-pasar tradisional Jawa, PKL dan TKW.  Dan yang menarik, jumlah mahasiswa di hampir seluruh perguruan tinggi di negeri ini lebih banyak perempuan dibanding laki-laki.

Bung Karno, lewat bukunya ‘SARINAH’, mengajarkan tentang peran perempuan dalam ‘Revolusi Indonesia’.  Kiranya benar prediksi beliau bahwa kaum perempuan bisa menjadi manggala revolusi.  Mereka tidak mau diposisikan sebagai ‘hiasan’ dan sekedar pendamping kaum laki-laki.  ‘Naluri alamiah’ kaum perempuan (Jawa) membawa mereka tetap memiliki peran dalam tata kehidupan baru tanpa ‘merebut’ peran kaum laki-laki.  Bahkan kenyataan yang ada, sampai sejauh ini, kaum perempuan Indonesia masih banyak yang belum terkontaminasi virus ‘nyadhong, nggemblong, nyolong, nggarong, dan ndomblong’.  Maka relatif kecil jumlah kaum perempuan yang terlibat perkara kriminal dibanding laki-laki.

Ki Sondong Mandali

(Ketua Yayasan Sekar Jagad)

HP: 08157611019; 08882572343

***