Seluruh ‘ngèlmu pangawikan’ (ilmu tentang teosofi) pada dasarnya bersifat universal.  Baik yang atas dasar ajaran agama maupun atas dasar filsafat hidup dan kepercayaan-kepercayaan.  Semua mengajarkan untuk menggapai kebahagiaan hidup manusia berdasarkan ‘kebenaran mutlak’ atau ‘kebenaran sejati’.  Paugêran urip atau hukum syariat menjalani hidup setiap komunitas manusia diturunkan dari ‘ngèlmu pangawikan’ yang dimiliki ‘tata peradaban’ komunitas manusia masing-masing.

Maha Besar Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan ‘perbedaan’ budaya dan peradaban umat manusia.  “Bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa”, demikian dinyatakan oleh Mpu Tantular yang menunjukkan pandangan (ide) Jawa terhadap perbedaan budaya dan peradaban manusia tersebut.  Konon ceritanya, pernyataan Mpu Tantular tersebut untuk memandu masyarakat Jawa yang pada waktu itu menghadapi masalah kemungkinan terjadi ‘benturan antar budaya dan peradaban’ akibat masuknya peradaban Hindu dan Buddha.  Artinya, bahwa Mpu Tantular sebagai cendekiawan Jawa pada jamannya telah merumuskan suatu ‘ide’ pandangan hidup yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadi benturan antar peradaban tersebut.

Jawa merupakan suatu wilayah kecil di planet bumi ini, namun merupakan ‘wilayah sasaran’ penyebaran berbagai agama, budaya dan peradaban umat manusia yang paling intensif di muka bumi.  Adalah sebuah ‘misteri’ yang mengherankan bahwa kenyataannya Jawa mampu ngêmôt dan mômông berbagai perbedaan budaya dan peradaban yang masuk tersebut.  Bahkan kemudian terbukti pula mampu memberikan suport kejayaan kepada budaya dan peradaban pendatang tanpa kehilangan jatidirinya.  Sejarah membuktikan bahwa budaya dan peradaban yang beraras agama Hindu dan Buddha pernah mewarnai seluruh budaya dan peradaban Jawa.  Namun kenyataan yang tersisa sampai saat ini, komunitas kedua agama tersebut di Jawa hanya merupakan saf-saf  kecil yang tidak dominan.  Maka artinya bahwa budaya dan peradaban besar Hindu dan Buddha di Jawa tidak menghilangkan jatidiri Jawa.  Ketika kedua agama tersebut surut, orang Jawa kembali kepada kepercayaan aslinya yang sudah bersinergi dengan nilai-nilai budaya dan peradaban Hindu Buddha.

Ketika Jawa menerima sebaran Islam yang membawa serta budaya dan peradaban Arab (Timur Terngah), maka kembali terjadi sinergi baru antara Jawa dan Islam. Malahan kemudian banyak statemen yang menyatakan bahwa 90% wông Jawa adalah muslim. Padahal kenyataannya, sebagian besar orang Jawa yang beragama Islam tidak mengerti arti ucapan panembahnya kepada Tuhan dalam bahasa Arab.

Jawa memiliki ‘kesaktian’, begitulah gampangnya pendapat untuk memahami fenomena ‘pergulatan’ antar budaya, peradaban dan agama yang terjadi di Jawa.  Pertanyaan bagi kita yang hidup di era modern rasional saat ini adalah: “Kesaktian seperti apa?”

Pertahanan Jawa terletak pada pandangan aras spiritualnya tentang kesemestaan yang ada.  ‘Maha Kesatuan Tunggal Semesta’ merupakan aras spiritual yang bisa dikatakan ‘paripurna’ sampai saat ini. Ide ini lebih tangguh dan kukuh lagi ketika kemudian melahirkan ‘struktur sistem panunggalan’, manunggaling kawulâ gusti untuk seluruh sistem yang ada di alam semesta ini.  Karena pada sistem inilah diturunkan ‘nilai selaras’ dan ‘nilai rukun’ yang harus dilakoni oleh semua umat manusia sebagai ‘kawulâ’ dalam menjalani hidup di dunia.

‘Nilai rukun’ dan ‘nilai selaras’ inilah basis utama falsafah Jawa.  Artinya, bahwa paugêran (hukum, syariat) menjalani hidup menurut ajaran (falsafah) Jawa diperuntukkan untuk menyangga ‘nilai rukun’ dan ‘nilai selaras’ tersebut.  Maka kemudian ‘ruh tata peradaban’ Jawa adalah ‘kebersamaan’ dalam bingkai ‘nilai rukun’ dan ‘nilai selaras’ yang diungkapkan dalam kalimat ‘tâtâ têntrêm kêrtâ raharjâ’.  Hal ini merupakan ‘ide dasar’ yang menjadi filter dalam rangka Jawa mengadopsi dan beradaptasi dengan budaya dan peradaban lain.  Ketika budaya dan peradaban lain tersebut tidak mengedepankan ‘nilai rukun’ dan ‘nilai selaras’ maka tidak akan diterima sampai jauh ke dalam ruang batin.  Hanya pada lapisan luar, itupun lebih dikarenakan keharusan-keharusan yang diterapkan oleh penguasa.  Menerima namun menempatkan di bagian lapis luar merupakan keluwesan Jawa yang lain dalam kaitan melaksanakan ‘nilai rukun’ dan ‘nilai selaras’ itu sendiri.

Selisik kita telah menemukan bahwa ‘kesaktian’ Jawa ada pada ranah ‘ide spirituil’. Dan hal itu bisa dikatakan berhasil ketika menerima pengaruh budaya, peradaban dan agama dari luar yang pijakannya juga ranah spirituil.  Masalahnya kemudian, bagaimana ketika Jawa menghadapi ide-ide yang pijakannya materialisme dan sekuler semacam liberalisme, demokrasi, hak asasi manusia, dan lain-lain?

Sesungguhnya ‘ide’ Jawa yang bertolak dari ‘sistem kesatuan tunggal semesta’ cukup memadai untuk menampung ‘ide-ide’ yang berpijak pada materialisme dan sekuler tersebut.  ‘Nilai rukun’ dan ‘nilai selaras’ yang berada pada aras spirituil bisa dibumikan untuk mengampu pemberlakuan sistem-sistem dari jaman modernisasi dan globalisasi.  Justru dimungkinkan bisa menjadi roh dari semua sistem tersebut untuk mencapai kemerdekaan, kesejahteraan umum dan perdamaian abadi untuk seluruh umat manusia.

Persoalannya, upaya membumikan ‘ide’ Jawa tentang ‘kesatuan tunggal semesta’ sejauh ini selalu bias dengan kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan.  Jaman kerajaan-kerajaan, biasnya berupa keinginan para raja-raja melestarikan kekuasaan, bukan untuk melestarikan eksistensi negara (kerajaan) yang didirikan.  Demikian pula di jaman kemerdekaan ini, bias kepentingan melestarikan ‘kekuasaan rejim’ lebih menonjol dibanding melestarikan ‘ide dasar’ mendirikan Indonesia.  Manunggaling kawulâ gusti diartikan sebagai manunggalnya rakyat (kawulâ) dengan pemimpin/penguasa (gusti) yang muaranya berupa tindakan-tindakan manipulatif untuk merekayasa kesetiaan kawulâ (rakyat) pada rejim.  Seharusnya kesetiaan rakyat (termasuk rejim yang diberi amanah kekuasaan) diperuntukkan kepada ‘ide dasar’ atau ‘cita-cita luhur’ diberdirikannya Indonesia, kalau yang ingin diterapkan sebagai sistem adalah ‘ide panunggalan’.

Banyak yang mempertanyakan, adakah sistem demokrasi dalam tata peradaban Jawa?  Demokrasi dalam khasanah Jawa memang tidak dikenal.  Namun Jawa memiliki sistim yang memberi penjelasan tentang ‘makna hidup’ sedemikian luas dan mendalam.  Bahwa manusia adalah ‘kawulâ’ dari suatu ‘sistem’ kemanunggalan semesta.  Maka artinya bahwa pengaturan ‘hidup bersama’ menurut Jawa adalah pada tataran hakekat dari hidup bersama dengan tujuan mencapai kemerdekaan, kesejahteraan umum dan perdamaian abadi.  Oleh karena itu yang berlaku kemudian adalah musyawarah bersama untuk mendapatkan permufakatan dalam mengatur hidup bersama tersebut.  Kebebasan individu terikat dengan suatu ide dasar menyelenggarakan hidup bersama, ‘tâtâ têntrêm kêrtâ raharjâ’ yang pijakannya ‘nilai rukun’ dan ‘nilai selaras’.

Kemerdekaan, kesejahteraan dan perdamaian merupakan kebutuhan mutlak umat manusia dalam hidup bersama.  Ideologi atau sistim apapun yang mau dipilih dan diterapkan untuk hidup bersama akan selalu dituntut untuk memenuhi kebutuhan mutlak tersebut.  Kesadaran akan kebutuhan mutlak tersebut sudah menjadi ‘inner’ umumnya orang Jawa.  Maka secara naluriah orang-orang Jawa sudah terpandu oleh ‘nilai rukun’ dan ‘nilai selaras’ yang dimiliki untuk menyelenggarakan hidup bersama dengan teratur.  Bukti-bukti sejarah telah menunjukkan hal itu dengan adanya sistim pemerintahan ‘kabuyutan’ dan ‘pêrdikan’ sebagai sistim berkomunitas Jawa.  Pemerintahan teratur pada sistim kabuyutan dan  pêrdikan dengan kasat mata membuktikan adanya sistim ‘demokrasi terpimpin’.  Artinya, ada suatu rembuk bersama (musyawarah) untuk mengambil keputusan-keputusan.  Pengertian terpimpin dalam hal ini adalah acuan yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu: ‘kerukunan’ dan ‘keselarasan’.

Di jaman kerajaan-kerajaan sebelum masuknya Islam, eksistensi kabuyutan dan pêrdikan di Jawa masih terjamin.  Bahkan sistim kerajaan-kerajaan sampai jaman Majapahit adalah ‘menghimpun’ kabuyutan dan pêrdikan dalam satu wadah kerajaan.  Mulai jaman Kesultanan Demak, maka sistim kabuyutan dan pêrdikan dihilangkan eksistensinya dan diganti dengan sistim ‘kadêmangan’ yang merupakan kepanjangan tangan kekuasaan kerajaan (Sultan dan Sunan).  Penghilangan sistim kabuyutan dan pêrdikan berlanjut ketika jaman penjajahan Belanda.

Sistim kabuyutan dan pêrdikan kiranya memang kendala besar untuk upaya kooptasi budaya dan peradaban lain terhadap Jawa.  Maka sebenarnya sejak hilangnya kabuyutan dan pêrdikan, hilang pula sistim musyawarah yang berjenjang-jenjang dari bawah ke atas.  Tergantikan sistim otoriter kekuasaan dari atas (kesultanan/kesunanan dan pemerintahan penjajah) ke bawah.

Atas dasar selisik sebagaimana terpaparkan tersebut di atas, maka ‘sistim pemerintahan teratur’ Jawa (Brandes, 1889) sesungguhnya telah tercerabut dari struktur ‘tata peradaban’ Jawa.  Yang berlaku adalah sistim yang berdasarkan ‘tata peradaban’ dari luar.  Sistim ‘gojag-gajêg’ campuran hukum Islam yang diterapkan Kesultanan dan Kasunanan Jawa dengan hukum warisan pemerintahan kolonial Belanda.

Ide rukun dan selaras yang dimiliki Jawa mengharamkan terjadinya ‘benturan antar peradaban’. Maka terhadap masuknya agama, budaya dan peradaban dari luar, Jawa sepertinya tidak melakukan ‘perlawanan’ dan terkesan membuka pintu untuk dijajah secara lahiriah maupun spirituil.  Namun demikian, proses kooptasi (penjajahan) spirituil dari luar yang sampai saat ini masih berjalan, belum mampu menghapus identitas Jawa.  Pertahanan Jawa pada aras spiritual masih tangguh dan kuat menghadapi berbagai gerusan yang mendera.  Padahal seluruh pertahanan tersebut merupakan naluri alamiah belaka.  Tanpa ada sistem pembelajaran, tanpa organisasi dan pemimpin, serta tanpa strategi apapun.

Dalam pergulatan budaya dan peradaban maka yang terjadi adalah ‘adu kualitas’ budaya dan peradaban.  Semakin universal ‘kualitas’ yang dimiliki semakin memiliki ‘ketangguhan’.  Budaya dan peradaban yang mengalir datang ke Jawa sejak jaman prasejarah hingga sekarang ini, karakternya selalu berusaha mengkooptasi (menjajah).  Bahkan dengan terang-terangan mau menghapus ‘jatidiri’ Jawa.  Mereka memposisikan Jawa sebagai bangsa yang tidak/belum beradab dan perlu diberadabkan.  Berbagai taktik dan strategi dilakukan demi ‘menguasai’ Jawa.  Namun kenyataannya sampai saat ini Jawa masih ‘mênthèlès’ tidak berhasil dilebur.

Pergulatan budaya dan peradaban bisa diibaratkan dalam istilah Jawa, “adu pucuking curigâ, singâ lénâ angêmasi”. [Mengadu ‘kesaktian’ keris, yang kalah tangguh pasti kehilangan daya kesaktiannya].  ‘Ide Sistem Jawa’ berada di ranah spirituil, maka ketahanan yang dimiliki juga pada aras spirituil.  Ide ‘Panunggalan Semesta’ dengan struktur sistim ‘manunggaling kawulâ gusti’ adalah ideologi Jawa. Ide sistem yang paripurna bagi budaya dan peradaban umat manusia.  Universal lintas kosmis serta sanggup ‘mômôt ngêmông’ segala perbedaan dengan damai.  Lagipula sudah tersemayamkan di hati sanubari setiap ‘lajêr Jawa’ hingga menjadi ‘ôtôt bayu’ yang terbukti tidak lekang dan lapuk sejak jaman prasejarah hingga saat ini.  Maka ‘Panunggalan’ inilah daya kekuatan yang menjadi ‘ketahanan alamiah’ Jawa dalam pergulatan antar budaya dan peradaban.

____________

ksmedit1

Ki Sondong Mandali adalah nama lain dari Mas Totok (Djoko Winarto).

Ketua Yayasan Sekar Jagad.

HP: 08157611019; 08882572343

***